Perjanjian Kerja Sama Distribusi Buku

December 3rd, 2013 No comments

Pada hari ini, tanggal [.........] bulan [........] tahun [.....] kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : [..........................................................]
Jabatan : [..........................................................]
Alamat : [..........................................................]
Telp. / Fax. : [..........................................................]

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : [..........................................................]
Jabatan : [..........................................................]
Alamat : [..........................................................]
Telp. / Fax. : [..........................................................]

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran buku terbitan PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam butir-butir perjanjian sebagai berikut :

PASAL 1
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum di bawah ini.

1. Menunjuk PIHAK KEDUA sebagai distributor atau agen untuk area pemasaran di seluruh wilayah Indonesia terhadap buku-buku terbitan PIHAK PERTAMA

2. PIHAK PERTAMA tidak melakukan pemasaran atau melayani order dari relasi yang ada di seluruh area kerja PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan penentuan area kerja pemasaran yang tertera pada pasal 1 ayat 1. Jika kesepakatan ini dilanggar oleh PIHAK PERTAMA maka akan dikenakan finalti dengan memberikan tambahan diskon sebesar [.......] % dari total transaksi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA

3. Memberikan diskon pada PIHAK KEDUA sebesar ….% dari harga buku.

4. Menyerahkan atau mengarahkan setiap permintaan dari konsumen yang berada di area kerja PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan yang tertera pada pasal 1 ayat 1.

5. Mengirim barang ke gudang PIHAK KEDUA setelah ada permintaan/PO dari PIHAK KEDUA, paling lama 7 hari setelah PO diterima.

6. Biaya pengiriman barang ke gudang PIHAK KEDUA di [.........] ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
7. Menginformasikan buku yang akan diterbitkan/buku baru dan jumlah stok buku yang bisa dipasarkan oleh PIHAK KEDUA

8. Sistem pembayaran konsinyasi dan pembayaran 1 (pertama) [...] bulan sejak buku diterima PIHAK KEDUA

9. PIHAK PERTAMA tidak dapat memutuskan kerja sama secara sepihak tanpa ada penjelasan sebelumnya.

10. Bersedia memberikan nomor lepas sebanyak sejumlah sales yang dimiliki PIHAK KEDUA sebanyak [.....] eksemplar untuk setiap buku baru yang diterbitkan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bersedia dan berkewajiban dalam beberapa hal yang tersebut di bawah ini.

1. Memasarkan semua buku yang telah diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA di seluruh wilayah kerja yang telah pada pasal 1 ayat 1.

2. Berhak me-return buku yang dianggap tidak baik daya jualnya pada periode 6 (enam) bulan, sesuai data pemasaran PIHAK KEDUA dan akan melakukan evaluasi terhadap buku yang dianggap berdaya jual rendah tersebut.

3. Biaya pengiriman retur ke PIHAK PERTAMA, ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Jika retur dilakukan atas permintaan PIHAK PERTAMA maka ongkos kirim ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya akan barang yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.

5. Apabila terdapat buku terbitan PIHAK PERTAMA mengalami kerusakan maka hal ini akan dibicarakan secara musyawarah.

6. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran setelah jatuh tempo yang telah disepakati (sesuai yang disepakati pada pasal 1 ayat 8).

7. Melaporkan hasil penjualan secara rutin setiap bulan.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini efektif berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya surat perjanjian kerja sama dan akan berakhir apabila ada kesepakatan dari kedua belah PIHAK.

PASAL 4
ISI BUKU

PIHAK KEDUA sepenuhnya tidak bertanggung jawab terhadap isi buku yang didistribusikan.

PASAL 5
HAL LAIN-LAIN

1. Apabila proses penagihan bermasalah 3 x (kali) berturut-turut PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi kerja sama setelah menyelesaikan semua kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA.

2. Setelah satu tahun akan dilakukan evaluasi pemasaran. Jika kondisi pemasaran buku tersebut dianggap tidak cukup baik PIHAK KEDUA berhak mengevaluasi setelah menyelesaikan semua kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA.

(3). Bila di kemudian hari terjadi persoalan yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah bersama

(4). Bila cara musyawarah yang dilakukan tidak dapat menyelesaikan persoalan yang muncul kemudian tersebut, maka kedua belah pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai penyelesaian akhir perselisihan tersebut.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK untuk menjadi pedoman hukum kedua belah PIHAK. Surat Perjanjian dibuat rangkap dua, bermaterai cukup untuk dipegang kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat : [...............................]
Tanggal : [...............................]

PIHAK KEDUA                                                   PIHAK PERTAMA
[……………………….]                                            […………….....……..]

Categories: Uncategorized Tags:

Surat Perjanjian Kersama IV

November 15th, 2013 No comments

Pada hari [……..], Tanggal […………….]

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama                                 :

Jenis Kelamin                    :

Tempat/Tanggal Lahir       :

Jabatan                              :

Alamat                              :

 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

 

Nama                                 :

Jenis Kelamin                    :

Tempat/Tanggal Lahir       :

Nomor KTP                      :

Alamat                              :

 

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

Berdasarkan kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, telah menyepakati untuk mengadakan PERJANJIAN KERJA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

Masa Kerja

 

PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan di PT[ ……] yang dipimpin PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan kesediaanya untuk bekerja pada PIHAK PERTAMA selama […..] (……) Tahun, terhitung sejak tanggal dipekerjakan berdasarkan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yaitu tanggal[ …………….], dengan jabatan sebagai Manager Eksekutif.

 

 

Pasal 2

Tempat dan Lokasi Kerja

 

PIHAK KEDUA menyetujui bahwa dirinya akan ditempatkan di Kantor Cabang PT […….], yang beralamat di […………………….], oleh PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 3

Mutasi Kerja

 

PIHAK PERTAMA berhak memutasi PIHAK KEDUA, ke Cabang Perusahaan PT ………lainnnya di seluruh Indonesia, dengan tugas pekerjaan dan jabatan yang ditentukan kemudian.

 

 

Pasal 4

Pengupahan dan Fasilitas

 

a.   Gaji

PIHAK PERTAMA membayar gaji pokok bulanan kepada PIHAK KEDUA, pada tiap akhir bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pada masa kerja 5 (lima) tahun pertama, sebesar Rp. ………/bulan (…..)
  2. Pada masa kerja 5 (lima) tahun terakhir, sebesar Rp. ………/bulan (…..)

 

b.   Uang Makan

PIHAK PERTAMA memberikan uang makan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp[…………]/hari (…….), yang dibayarkan bersama dengan gaji pokok.

 

c.   Fasilitas Tempat Tinggal

  1. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi PIHAK KEDUA sesuai dengan fasilitas standard yang layak serta memenuhi syarat-syarat kesehatan.
  2. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat mencabut fasilitas akomodasi tersebut, jika PIHAK KEDUA melanggar ketentuan-ketentuan perusahaan
  3. Dengan berakhirnya perjanjian kerja ini, maka PIHAK KEDUA harus meninggalkan fasilitas akomodasi tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja ini.

 

d.   Pengobatan dan keselamatan kerja

  1. Selama berlakunya perjanjian kerja ini, PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya pengobatan PIHAK KEDUA bila sakit. Dengan anggaran maksimum 3 kali gaji pokok.
  2. PIHAK PERTAMA menyediakan peralatan keselamatan kerja bagi PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan kerjanya.

 

e.  Asuransi

Selama berlakunya perjanjian kerja ini, PIHAK PERTAMA mengasuransikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan standard Asuransi Social Tenaga Kerja (ASTEK).

 

f.    Meninggal dunia selama berlakunya perjanjian kerja.

Apabila PIHAK KEDUA meningal dunia sebelum berakhirnya perjanjian kerja ini, maka PIHAK PERTAMA dalam waktu yang secepat-cepatnya harus mengembalikan jenazah dan harta PIHAK KEDUA kepada keluargannya.

 

 

Pasal 5

Ketentuan Kerja

 

a.   Waktu kerja

Waktu kerja normal adalah 5 (lima) hari kerja perminggu yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dengan total jam kerja maksimum 8 (delapan) jam perhari.

 

b.   Kerja Lembur

Atas kesediaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja lembur dengan maksimum waktu kerja lembur 14 jam perminggu dan untuk itu PIHAK PERTAMA membayar PIHAK KEDUA sebesar Rp……/jam (……).

 

c.   Hak Cuti Tahunan

  1. PIHAK KEDUA berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (duabelas) hari kerja, setelah bekerja terus-menerus selama 1 tahun sejek muali dipekerjakan, dengan menerima gaji penuh.
  2. Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan, apabila Perusahaan dianggap sangat memerlukan.

 

d.   Bekerja untuk pihak ketiga

Selama berlakunya perjanjian kerja ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

 

e.   Bolos Kerja

  1. Jika PIHAK KEDUA terbukti bolos keja tanpa alasan yang sah, maka PIHAK PERTAMA akan memotong gaji pokok dan uang makannya.
  2. Dengan sistematika pemotongan sebagai berikut:

X/Y x (gaji pokok + uang makan) perbulan

X= jumlah hari bolos kerja dalam 1 bulan

Y= Jumlah hari kerja dalam 1 bulan

 

 

Pasal 6

Tujangan Hari Raya (THR)

 

PIHAK PERTAMA akan memberikan THR kepada PIHAK KEDUA, sebesar 180% dari gaji pokok, yang diberikan satu tahun sekali saat libur hari raya Idul Fitri, maksimal 7 (tujuh hari setelah Idul Fitri).

 

 

Pasal 7

Pelanggaran dan Sanksi

 

  1. Apabila PIHAK KEDUA tanpa alasan yang sah tidak masuk kerja selama lebih dari 6 (enam) hari berturut-turut maka diangap mengundurkan diri, dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan PHK terhadap PIHAK KEDUA.

 

  1. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pemutusan hubungan kerja ini, sebelum berakhirnya perjanjian kerja ini tanpa alasan yang sah dan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tersebut diwajibkan membayar ganti rugi sebesar jumlah gaji tiap bulan sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

 

  1. Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memenuhi ketentuan perjanjian kerja, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar gaji PIHAK KEDUA sebanyak jumlah gaji yang tersisa sampai berakhirnya perjanjian kerja.

 

  1. Jika PIHAK KEDUA terbukti melakukan perbuatan melanggar hokum dan perbuatan asusila, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan PHK tanpa diwajibkan memberikan kompensasi dalam bentuk apapun juga.

 

 

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

 

Perselisihan yang mungkin timbul mengenai perjanjian kerja ini, sedapat mungkin diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak. Namun dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat memilih menggunakan metode mediasi, dengan mediator bapak ……… untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

 

 

Pasal 9

Ketentuan Lain-lain

 

  1. Apabila dalam perjanjian kerja ini terdapat ketentuan yang melanggar hokum, maka dapat dimintakan pembatalannya pada pihak yang berwenang, dan hanya ketentuan itu saja yang batal, sedangkan ketentuan lainnya tetap berlaku.

 

  1. Perjanjian kerja ini mulai berlaku saat hari pertama dibekerjakannya PIHAK KEDUA di perusahaan PIHAK PERTAMA, yaitu tanggal ………2010 sampai 2 (dua) tahun kemudian, yaitu tanggal ……..2012.

 

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur kemudian dengan menyesuaikan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

 

 

………………., …………………….

 

PIHAK KEDUA                                                                 PIHAK PERTAMA

Karyawan                                                                             PT. …………..

Direktur Utama

 

 

……………….                                                                    ……………………

 

Categories: Uncategorized Tags:

Yang Harus Diperhatikan dalam Perjanjian Kerjasama

August 27th, 2013 No comments

Sebuah bisnis akan cepat bekembang apabila semakin banyak relasi yang bisa dirangkul dalam sebuah kerjasama. Ibaratnya bersama-sama memikul beban, sehingga beban terasa lebih ringan. Supaya aktivitas bisnis berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah surat perjanjian kerjasama. Cara ini ditempuh agar perjanjian bisnis yang dilakukan mempunyai bukti tertulis. Apabila dalam perjalanannya salah satu pihak melanggar, bisa diambil tindakan sesuai kesepakatan bersama.

Poin Penting Surat Perjanjian Bisnis
Karena dalam kerjasama bisnis memungkinkan munculnya resiko. Maka surat perjanjian kerjasama mutlak dibuat dan disepakati. Beberapa poin dalam surat perjanjian perlu diperhatikan, supaya bila terjadi perselisihan bisa segera diantisipasi. Berikut ini beberapa poin yang bisa Anda cermati.

1. Hukum yang Berlaku
Poin ini sangat penting agar selalu dicermati. Semua kesepakatan harus disesuaikan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di suatu wilayah. Termasuk juga berbagai norma, agama, ketertiban dan kepentingan masyarakat serta adat-istiadat yang berlaku.
2. Isi Perjanjian yang Jelas
Perhatikan dengan teliti segala poin kesepakatan, agar tidak muncul perselisihan. Dan bila terdapat kelemahan tidak dimanfaatkan secara sepihak.
3. Cantumkan Identitas yang Valid
Kenali terlebih dahulu rekan bisnis Anda, jangan sampai dia memberikan identitas palsu. Hal ini tentunya akan merugikan salah satu pihak. Karena besar kemungkinan akan terjadi penipuan atas kerjasama yang dibuat.
4. Menghadirkan Saksi
Saksi diperlukan untuk lebih menguatkan dari sisi hukum bila terjadi gugatan. Saksi juga berhak memberikan kesaksiannya dengan membubuhkan tandatangannya.
5. Dibubuhkan tandatangan kedua pihak
Untuk legalitas, surat perjanjian yang telah dibuat wajib ditandatangani kedua belah pihak. Apabila ada yang berhalangan bisa diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa.

Tinjau Kembali Kesepakatan yang Dibuat
Sebelum menandatangani surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati, ada baiknya Anda mengecek kembali agar tidak muncul perselisihan di kemudian hari.

Beberapa pion penting yang menentukan sah tidaknya surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.
1. Ditulis di atas kertas bermaterai sebagai tanda legalitas.
2. Tidak ada unsur paksaan atau pengaruh dari pihak lain. Sehingga surat dibuat dengan sadar dan itikad yang baik oleh kedua belah pihak dengan tujuan kemajuan bersama.
3. Sebelum isi perjanjian ditulis, kedua belah pihak harus telah mencapai kesepakatan bersama.
4. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus cukup umur dan dalam kondisi sehat.
5. Perlu diperhatikan bahwa isi surat kerjasama harus jelas, mudah dipahami dan tidak multitafsir. Sehingga bila ada kelemahan dalam sisi surat tidak disalahgunakan.
6. Isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang dan norma yang berlaku di masyarakat. Supaya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Apabila telah yakin dengan perjanjian kerjasama dan mencapai kesepakatan, kemudian surat dibuat dua rangkap. Yang akan dipegang oleh semua pihak. Hal ini bertujuan sebagai arsip dan bukti kerjasama yang telah dilakukan. Sehingga bila suatu saat terjadi sengketa bisa diselesaikan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian sebelumnya.

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

May 22nd, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Dalam hal ini bertindak sebagai Pemilik PT. …………… yang beralamat di ……………

 

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

 

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengelola PT. ………………………………….

 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pengembangan Teknologi. Perjanjian yang dimaksud disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian ini, sebagai dasar untuk melakukan kerjasama.

 

 

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

 

Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.

Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan operasional Pengembangan Teknologi.

 

 

PASAL 2

KEGIATAN OPERASIONAL PT. ………….

 

Pihak kedua selaku Pengelola PT. …….. bertanggung jawab atas operasi PT. ……. sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Teknologi di Indonesia.

 

Kehadiran Pengelola PT. …………… minimal sebulan sekali.

 

Pihak kedua melimpahkan sebagian tugas manajemen operasional kepada pihak pertama tanpa mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pengelola PT. ………………..

 

 

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

 

Kewajiban pihak kedua selaku Pengelola PT. ………….. adalah fungsi dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah. Berada di Apotek sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 perjanjian ini.

 

Sebagai imbalan atas kewajibannya, pihak kedua berhak untuk mendapatkan :

 

  1. Gaji perbulan sebesar Rp……………..; (………………..) yang dibayarkan paling lambat akhir bulan berjalan.
  2. Tunjangan hari raya sebesar satu kali gaji.
  3. Pasal 3 ayat 3 poin a dan b mulai berlaku pada saat PT. ………… sudah berjalan (operasional).
  4. Hak-hak pihak kedua besaran rupiahnya akan ditinjau kembali, berdasarkan perkembangan PT. ……………. dengan kesepakatan bersama.

 

 

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

 

Kewajiban pihak pertama adalah memenuhi hak-hak pihak kedua. Hak pihak pertama adalah hal-hal yang menjadi kewajiban pihak kedua.

 

 

PASAL 5

LAIN-LAIN

 

Dalam hal pihak kedua berhalangan dalam melakukan kewajibannya sebagai Pengelola PT. ………, maka wajib mengadakan PT. …… baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

PASAL 6

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

 

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.

 

Perjanjian ini berlaku sejak surat izin PT. …… diterima oleh Pemilik PT. ….. dan berlaku sampai salah satu pihak merasa perlu meninjau kembali kesepakatan bersama ini.

 

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

PIHAK I                                                                                 PIHAK II

 

 

( …………….. )                                                                           ( …………. )

 

Saksi-Saksi

 

SAKSI PIHAK I                                                                    SAKSI PIHAK II

 

Saksi I             ( …….. )                                                            Saksi I ( ……. )

Saksi II            ( ……… )                                                           Saksi II            ( ……..)

 

 

 

Categories: Uncategorized Tags: